Lensa Nasional – Ratusan guru dan tenaga pendidikan honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin, 13 Januari 2025. Aksi ini dilakukan dengan long march dari Masjid Pusdai menuju gedung DPRD untuk menuntut pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA, dan SLB Negeri Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi, mengungkapkan bahwa dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat, hanya 1.529 orang yang telah diangkat menjadi PPPK pada 2024. Sedangkan tenaga pendidikan lainnya hanya 65 orang. Hal ini membuat mereka merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.
“Masih banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat menjadi PPPK. Ada teman-teman yang tinggal setahun lagi pensiun setelah 20 tahun mengabdi, tetapi statusnya tetap tidak jelas,” kata Yudi saat diwawancarai di lokasi.
Harapan pada Pemerintah
Para guru honorer mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Yudi, mereka telah menunjukkan loyalitas meskipun menerima gaji yang jauh lebih kecil dibanding Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Selama ini, kami tetap mengabdi walau digaji rendah dan tidak memiliki kejelasan status. Kami hanya berharap pemerintah lebih serius menangani masalah ini,” tambahnya.
Keluhan soal Seleksi dan Gaji
Seorang guru honorer, Dian Nugraha, juga mengungkapkan kekecewaannya. Meski diberi kesempatan mengikuti seleksi PPPK, banyak dari mereka yang merasa proses tersebut tidak transparan.
“Kami bekerja penuh waktu, tapi digaji hanya Rp2 juta per bulan. Kami diberi status ASN, tetapi kondisinya tetap seperti honorer. Ini sangat menyakitkan,” ujar Dian.
Ia juga menyebutkan adanya ketidakseimbangan formasi, sehingga peluang untuk diangkat menjadi PPPK sangat kecil dibanding jumlah guru honorer yang ada.
Nasib yang Tidak Pasti
Umar Fajar, seorang pustakawan honorer di SMAN 27 Bandung, mengaku telah bekerja selama 11 tahun di sekolah tersebut dan sebelumnya 24 tahun di perguruan tinggi. Namun, hingga kini statusnya belum berubah.
“Kalau dihitung total, saya sudah mengabdi 35 tahun. Namun, pada 2026 nanti saya akan pensiun sebagai honorer, tanpa kepastian status PPPK,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Para guru berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret agar perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia.