Lensa Nasional – Haru Suandaru, calon Wali Kota Bandung 2024 sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Barat, kembali menjadi sorotan terkait isu alih fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Polemik ini bermula pada 2021, ketika pembangunan gedung parkir di kawasan Taman Lansia, Jl. Merdeka, menuai kontroversi karena dianggap mengurangi luas RTH yang seharusnya dilestarikan.
Polemik Utama
1. Proyek yang Mengorbankan RTH
Pembangunan gedung parkir di area yang sebelumnya merupakan RTH memicu kritik dari berbagai pihak. Ruang terbuka hijau yang semestinya berfungsi sebagai penyejuk kota dan ruang publik dianggap terganggu oleh proyek infrastruktur tersebut.
2. Protes dari Aktivis dan Masyarakat
Gelombang penolakan datang dari masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai langkah ini merugikan kualitas lingkungan. Penurunan jumlah RTH disebut berpotensi memperburuk kualitas udara, mengurangi ruang publik yang dapat diakses warga, dan mengganggu keseimbangan ekosistem di tengah kota.
3. Klarifikasi dari Haru Suandaru
Sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat pada masa itu, Haru Suandaru menjadi pusat perhatian dalam isu ini. Namun, ia membantah keterlibatan langsung dalam keputusan terkait proyek tersebut. Haru menegaskan bahwa kebijakan tersebut di luar wewenangnya dan menekankan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.
Dampak pada Pilwalkot 2024
Meskipun kasus ini telah berlangsung beberapa tahun lalu, sentimen publik terkait isu ini masih relevan dalam pencalonan Haru Suandaru sebagai Wali Kota Bandung pada 2024. Debat antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh setiap kandidat pemimpin kota, termasuk Haru.
Masyarakat menantikan langkah konkret dari para calon untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kualitas hidup warga maupun kelestarian lingkungan kota.